Pemerintah Pusat
perlu juga di pertimbangkan bahwa kondisi tofografi dan geografis alam papua
yang begitu luas wilayahnya dan medan sulit di jangkau oleh transportasi udara
,darat dan laut bahkan daerah pegunungan papua terdapat berbukit, gunung, jurang,
tebing dan lembah luasnya wilayah yang harus dibangun infrastrukturnya (jalan dari
Provinsi Ke Kabupaten Kota, dari Kabupaten ke Distrik dan dari Distrik ke
Kampung-Kampung), jembatang, pelabuhan, Bandar udara listrik ,air minum, pasar,
telekomunikasi, pembangunan gedung sekolah,kantor,puskemas dan posyadu sangat penting
maka pemerintah perlu dipertimbangkan bahwa untuk membangun papua memerlukan
biaya yang sangat besar,sebab kemhalan harga bahan bangunan dan barang-barang
serta penyediaan alat berat pembangunan. Konddisi ril alam pupua yatiu medan
yang sulit, biaya yang tinggi, transfortasi mahal, karena sudah 13 Tahun
Pelaksanaan Otonomi Khusus tetapi belum memberikan dampak yang signifikan bagi
kemajuan kesejahteraan orang asli papua menjadi jauh stagnan dibanding daerah
lain di Indonesia dimana selama ini pemerintah pusat kuncurkan dana otonomi
khusus dengan jumlah besar yang digelontorkan ke papua namun faktanya tidak berjalan baik
bisa kita katakan otsus gagal ini disebabkan karena dana otsus di
korupsi oleh para politikus-politikus berdasi di papua sehingga kemajuan
pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat papua, malah kesenjangan
semakin besar antara ekonomi PNS dengan masyarakat berpenghasilan rendah serta
antara orang asli papua dengan non papua. orang asli papua merasa belum
menikmati hasil dari pada dana otonomi khusus dan kehadiran otonomi daerah dan
otonomi khusus di papua bukan untuk mensejahterakan orang asli papua namun
kehadairan otsus/otda berdampak pada Pemusnahan Etnis Malanesia.
Papua surga bagi
para koruptor sehingga saya merasa kami orang asli papua tidak akan pernah
maju,mandiri dan sejahtera tapi yang akan terjadi adalah pemusnahan etnis
Malanesia.
Faktanya ,Orang
Asli Papua di jadikan sebagai proyek
bagi eksekutif ,legislatif dan judikatif yang bertugas di papua. Hanehnya para
pejabat papua tidak punya niat untuk membangun orang asli papua dengan cara
pendekatan presuasif melalui komunikasi tapi pendekatan dengan cara kekerasan. orang asli papua dianggap musuh negara .Keadilan
bagi orang asli papua hilang ,demokrasi bagi orang asli papua di rampas oleh
penguasa demi dana otsus. Seharusnya membangun orang asli papua dengan
hati,pikiran dan suara bukan dengan kekerasan. Hal ini terus terjadi maka orang
asli papua akan menyangkal sebagai warga negara Indonesia.
Orang Asli Papua
di provokasi oleh kelompok-kelompok tertentu untuk melawan pemerintah
.contohnya adalah Transaksi amunisi oleh aparat TNI/POLRI dan pembelinya adalah
OPM,KKB,KSB,KNPB pada hal kelompok ini adalah musuh aparat TNI/POLRI padahal selama ini kita tauh bahwa
OPM,KKB,KSB,KNPB adalah musuh TNI/POLRI
mengejar sampai DPO .Hal seperti ini perlu di pertanyakan. Kejadian aneh
terjadi di Kab.Paniai, dimana terjadi insiden penembakan dari satu arah tanpa
ada perlawanan namun ada korban ,saat ini pelaku penembakan masih misteri dan
Aparat Keamanan Polda Papua belum mampu untuk menggungkap indentitas pelaku.
yang kedua transaksi amunisi oleh aparat TNI/POLRI di wamena dan di jayapura
ptc hentrop dan pembelinya adalah musuh aparat.
Inplementasi
pelaksanaan pembangunan dan kebijakan ekonomi selama ini belum merata, belum
maksimal sehingga memberdayakan ekonomi
masyarakat tidak tercipta usaha ekonomi
produktif dan kreaktif dari rakyat untuk berkembang dengan baik. Terjadi
kesenjangan [gap] ekonomi dan hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial, sebab
kondisi saat ini yang besar semakin besar dan yang miskin tetap miskin. Oleh
karena itu pembangunan harus berpihak kepada masyarakat. Sebab kepincangan ekonomi adalah sumber ancaman kerawanan
sosial dan stabilitas keamanan baik secara nasional maupun tingkat daerah.
Solusi untuk membangun kesejahteraan rakyat adalah melalui strategi, kebijakan
dan program pemberdayaan ekonomi rakyat
adalah suatu cara menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam
menumbuh kembangkan usahanya yang pada suatu saat gilirannya nanti akan
memunculkan petani-petani modern yang handal, maju, efisien dan tangguh
sehingga kemampuan dan pendapatan serta kesejahteraan petani tersebut semakin
meningkat. Terjadinya main set/perubahan pola berpikir petani yang bekerja; (tanaman
pangan, perikanan/nelayan, perkebunan, peternakan) perubahan skalah usaha dari
meramu atau subsistem menjadi petani andalan pada masa yang akan datang dan
pada saatnya akan menjadikan papua sumber bahan pangan ; sehingga Indonesia
akan mengurangi ketergantungan kebutuhan impor kedelai, gula, beras dan daging.
Papua adalah sumber kekuatan ekonomi Indonesia, bahkan sumber kekuatan ekonomi
dunia bila peningkatan produksi maupun member nilai tambah. Jadi masyarakat
yang diberdayakan terjadi perubahan pola pikir untuk tidak hanya memproduksi
apa yang di makan, tetapi juga memproduksi yang bisa dijual/dijadikan uang dan
pola demikian akan menambah pendapatan masyarakat guna dapat di manfaatkan
membiayai sejumlah kebutuhannya dalam rangka meningkatkan kesehjateraanya,
karena dengan uang yang diperoleh akan dipakai/dibelanjakan kebutuhan-kebutuhan
pokok [pangan,sandang,papan] dan membiayai pendidikn anak-anak mereka serta membiayai
kesehatan dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Adanya ketidakpuasan
masyarakat dan merasa dianaktirikan, serta belum merasakan sebagai bagian dari
rakyat bangsa Indonesia yang juga hendak dibangun dan merasakan hasil
pembangunan serta pelayanan yang sesuai. Sebagian besar masyarakat belum
merasakan peningkatan kehidupan khususnya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi dan
kebutuhan fital lainnya, hal ini terlihat secara kasat mata di lapangan (distrik
dan kampung-kampung) baik dari segi kebutuhan makanan, gizi kesehatan dan
perumahan, listrik,, air bersih, pasar, tempat jual hasil produksi, sebagian
masih sulitnya mengakses pendidikan karena kekurangan guru serta jangkauan ke
sekolah, dikampung-kampung jalan kaki yang hanya melalui sungai, naik bukit
turun lembah dalam hutan. Selain itu data-data
statistik baik BPS pusat maupun BPS propinsi menunjukan tingkat angka
kemiskinan yang masih tinggi yaitu yang tertinggi di Indonesia adalah Propinsi
Papua 31%, sedangkan tingkat kemiskinan Nasional 11,96%. Selain itu rendahnya Kualitas
Sumber Daya Manusia ditunjukkan oleh capaian indeks pembangunan manusia (IPM)
65,36 dengan indicator Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan pendapatan masyarakat
serta usia harapan hidup masih jauh dibawah rata-rata nasional (72,77%)
(BPS.2010). penelitian yundi (2010), jika dipapua dirata-ratakan antara tahun
2005-2008 semua hasil pembangunan yang dicapai selama ini lebih banyak
dinikmati oleh sebagian kecil (20%) rumah tangga berpendapatan tinggi yang mendapat
bagian sebesar 44% pertahun, sedangkan sebagian besar rumah tangga yang
berpendapatan rendah (40%) hanya memperoleh 16,88% pertahun. Selain masalah
kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, kesenjangan (GAP) pembangunan tetapi juga
perlindungan dan hak asasi manusia. Sehubungan dengan itu salah satu solusi
yang saya tawarkan untuk pembangunan orang asli papua adalah pendekatan
kesejahteraan melalui pembangunan kesejahteraan rakyat yaitu pemberdayaan
ekonomi sektor produksi pada UKM dan koperasi yang arahnya adalah meningkatkan
pendapatan masyarakat dengan terlebih dahulu melalui peningkatan produksi
(komoditas barang) rakyat pada bidang-bidang usaha produktif yang ada dikampung
sesuai dengan potensi lokal wilayah yaitu yang dapat dikelola sendiri masyarakat
yang merupakan komoditas unggulan wilayah itu dan memiliki pasar artinya dapat
dijual dan bisa laku dijual pasar baik lokal, regional maupun pasar
internasional. kegiatan usaha diwadahkan dalam koperasi maupun UKM dengan
bermitra BUMD/BUNM guna membantu pemesaran / distribusi hasil serta yang tidak
kalah pentingnya adalah pembinaan, pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat
secara rutin dan di evaluasi rutin oleh pemerintah daerah di bawah koordinasi
pemerintah pusat dalam bentuk pendampingan berkelanjutan, pelatihan dan
pengawasan, pengadaan dan penambahan tenaga PPL/ pendamping, pelatihan
kewirausahaan, pemberian dan pemahaman/ pola pikir/ wawasan (main said) wirausaha
ke depan untuk menabung memikirkan hari esok. Karena setiap manusia dan
masyarakat memiliki potensi (daya) untuk dapat dikembangkan. dengan prinsip
produktifitas bahwa hari esok harus lebih dari ini dan hari ini harus lebih
baik dari hari kemarin (filosofi produktivitas). Karena upaya peningkatan
produktivitas adalah merupakan cara kerja baru, metode baru dan proses baru
yang mampu memperbaiki apa yang telah dilakukan sebelumnya, dengan keyakinan,
ketekunan dan usaha yang sungguh-sungguh, tantangan itu pasti terjawab tanpa
kesukaran yang berarti. Sikap seperti ini dibutuhkan pada daerah yang sedang
membangun jadi petani bukan hanya yang ditanam adalah yang cukup untuk dimakan
sehari-hari tetapi juga mengusahakan produk apa yang bisa dijual untuk dijadikan uang. Diharapkan dengan
melalui kegiatan ini masyarakat akan menerima uang dari penjualan hasil
produksi guna meningkatkan kesejahteraan mampu sendiri membangun rumah sendri,
membiayai kesehatan dan pendidikan anak-anaknya serta membeli kebutuhan
fasilitas lainnya. Jadi polanya lebih diperbaiki dan diefektifkan sehingga dana
otsus yang dibagikan kepada masyarakat, agar dapat bermanfaat maka terlebih
dahulu masyarakat harus dikerjakan (misalnya berkebun, pertanian, tanaman
pangan, memelihara ternak, ikan,
berdagang, usaha lain-lain) masyarakat
diminta untuk memulai usaha/bekerja baru diberi uang supaya uang tidak
dihabiskan pada hal-hal yang kurang produktif. Sesuai data BPS Propinsi Papua
Tahun 2010, jum lah penduduk papua yang bekerja pada sector pertanian dalam
arti luas sebesar 70,03%, sementara yang bekerja pada sektor pertambangan
0,37%. Menurut sumber yang terpercaya pada dinas koperasi dan UKM bahwa usaha
kecil dipapua sebagian besar atau 90%
didominasi sektor pertanian dan agribisnis seperti halnya usaha perikanan
(darat dan laut), peternakan (ayam,sapi,babi), tanaman pangan, perikanan
,peternakan,perkebunan (kedelai,kacang-kacangan, kopi,buah merah,kakao),
agroindusri, hasil hutan (dammar,rotan), rumah makan, tanaman pangan
(pada,ubi,jagung), usaha tahu tempe, pertukangan kayu, berbagai kerajian usaha
kretif. Sedangkan usaha non pertanian/agribisnis adalah meliputi usaha cetak
batu bangunan (tela), bengkel, industri kimia, dll. Dengan pemberdayan demikian
maka masyarakat tidak akan menjadi penonton pembangunan di tanah papua, tetapi
mereka akan sibuk memanfaatkan dan mengolah kekayaan alamnya sendiri yaitu
mengubah potensial alam papua produktif tanpa harus menggunakan metode brutal,
guna meningkatkan pendapatan mereka yang tujuannya peningkatan kesejahteraan.
Dan dengan begitu masyarakat akan mandiri dan mengurangi rasa ketergantungan
bantuan dari pemerintahan (subsidi,raskin dll). Dan ini sesuai dengan visi misi
pemerintah propinsi papua yaitu papua bangkit, mandiri dan sejahtera. Jadi kalau
sebagian besar masyarakat papua kategori miskin bekerja pada sektor pertanian,
agribisnis dan sektor informal pada wadah usaha kecil menegah maka kalau rakyat
yang mau dibangun seharusnya anggaran pemerintah sebagian besar dialokasikan
sektor-sektor tersebut guna membangun ekonomi rakyat dalam rangka meningkatkan
kesejahteraannya. Bantuan pemesaran hasil produksi melalui BUMD, selain itu
perbaikan jalan dan juga pelabuha-pelabuhan penghubung guna distribusi hasil
produksi masyarakat serta pasar-pasar tingkat distrik guna penjualan hasil
produksi rakyat. Sebab kunci ekonomi adalah produksi dan distribusi, dan kalau
produksi masyarakat meningkat akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
masyarakat, akan meningkatkan pertumbuhan ekomoni dan penerimaan PAD,
menciptakan lapangan kerja baru, menurunkan tingkat kemiskinan. Sedangkan pada
bidang kelembagaan koperasi dari UKM maka yang perlu dibenahi adalah organisasi
dan kelembagaannya, manajemen organisasi dan penempatan personil yang kapabel
serta kelengkapan surat-surat ijin usaha.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar