MASYARAKAT PAPUA,DIMINTA UNTUK IKUT BERPERANG MELAWAN KORUPSI DI TANAH PAPUA.

Jayapura 03 Janoari 2015 ,Detius Yoman Ketua Umum Konpak Papua.menulis sebuah opini dengan judul “MASYARAKAT PAPUA HARUS PERANG MELAWAN KORUPSI DI TANAH PAPUA”

Perlu kita ketahui bahwa Perbuatan Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Kesepakatan antar negara  perang terhadap kejahatan itu karena efek dan akibat yang ditimbulkan dapat meluluhlantahkan sendi-sendi kehidupan di masyarakat dan negara. Seperti pemerintah China yang perang terhadap korupsi bukanlah semata pada alasan merugikan pembangunan ekonomi, tetapi mereka menyatakan bahwa korupsi telah menghancurkan etos kerja produktif manusia. Virus korupsi bukan saja menghancurkan moral tetapi mendorong manusia untuk tidak produktif, manusia akan bermalas-malasan, dengan kekuasaan yang dimiliki dapat dengan mudah mendapatkan kekayaan. Karena daya rusak korupsi terhitung dahsyat. Bukan hanya menghancurkan moral, tetapi dianggap mampu membunuh solidaritas hingga merusak infrastruktur. Bahkan bisa pula membunuh banyak orang atau setidak-tidaknya memarjinalkan warga tertentu, merusak tatanan, hingga memperkokoh perbedaan kelas. Sehingga berkembang pendapat bahwa negara, organisasi (termasuk partai politik) tidak akan runtuh karena perang, tetapi mengidap korupsi yang akut.

Namun Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat belum secara serius mencanangkan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Akibatnya pandangan umum di masyarakat, masih menempatkan korupsi hanya sebagai tindak kriminal biasa. Bahkan lebih rendah ketimbang kejahatan para perampok,pemabuk,TPN/OPM . Padahal daya rusak yang dilakukan oleh koruptor lebih menghancurkan bila dibandingkan tindakan kriminal para perampok,pembuk,TPN/OPM sekalipun. Pelaku kriminal (atau terdakwa) maling Celana dalam lebih malu di sorot kamera , sedangkan terdakwa korupsi bisa tersenyum dan tertawa lepas. Masyarakat menganggap mencuri seekor babi adalah tindakan buruk. Padahal, nilai seekor babi jauh di bawah nilai yang diambil koruptor. Bila para napi pembunuh bebas, dia tidak merasa bisa  pulang ke rumah karena sudah terkena saksi sosial di kampungnya. Sebaliknya koruptor yang telah bebas dari penjara, bisa mendapat dukungan masyarakat hingga dapat mencalonkan diri sebagai Bupati. Ironisnya memang. Apakah hal tersebut kesalahan masyarakat. Saya rasa  tidak. Karena konstruksi sosial di masyarakat memang dibentuk oleh negara. Jika pemerintah daerah tidak serius dan abaikan, maka cara pandang masyarakatpun tidak akan menempatkan korupsi sebagai kejahatan yang  sangat membahayakan. Sebagaimana papua dan papua barat begitu gencar melakukan upaya penanaman wacana, bahwa TPN/OPM adalah kejahatan luar biasa. Sehingga timbul ketakutan di masyarakat, jika dituduh dengan sebutan makar,pengacau dan tpn/opm.

Hukuman mati dianggap hanya layak bagi TPN/OPM. Padahal banyak praktisi hukum mengingatkan bahwa daya rusak OPM dan korupsi sama beratnya. Malah ada yang berasumsi OPM lebih kejam dari koruptor. Masyarakat papua harus ketahui bahwa yang sebenarnya TPN/OPM adalah para pejabat berdasih ,baik Eksekutif,Legislatif dan Yudikatif yang ada di provinsi maupun kabupaten /kota di seluruhTanah Papua.

PESAN KEPADA APARAT PENEGAK HUKUM  :

1.       Aparat Penegak Hukum, Diminta Tidak Berikan Istimewa Hukumm Bagi Para Koruptor.

Kami tegaskan kepada aparat penegak hukum bahwa seorang pejabat Negara terindikasi korupsi dan resmi tersangka korupsi maka, aparat penegak hukum segera mengeluarkan surat pemberitahuan,surat pemanggilan atau surat penangkapan paksa agar proses hokum lancar dan aman ,tersangka tidak memberlaku kanistimewa hukum dalamTahanan maupun Lembaga Pemasyarakatan-LP. Kedua ,Aparat penegak hokum jangan berlarut –larut penanganan kasus tipikor,apabila ada laporan masyarakat maka segera melakukan penyelidikan dan penyidikan laporan  Jika seorang pejabat Negara resmi tersangka maka,aparat mempunyai hak dan tanggungjawab mengundang pelaku atau saksi . aparat berhak menangkap pelaku dan menyita barang bukti demi hukum.

2.       Aparat Penegak Hukum Diminta Tidak Berikan Penangguhan Penahanan

Kami tegaskan bahwaTidak Berikan Penangguhan Penahanan bagi tersangka dengan alasan apapun,jika tersangka meminta penangguhan penahanan dengan alasan gangguan kesehatan. kami minta ,jangan berikan ijin,kecuali ada keterangan dokter dan harus disertakan keterangan dokter. Mengapa harus diberikan penangguhan penahanan disertai keterangan dokter karena ada pengalaman buruk yang di alami kejaksaan negeri Merauke,dimana onkom tersangka pengadaan speed boat Fiktif atas nama Suwardi berhasil kabur dari rumah sakit dan sementara suwardi masuk dalam daftar pencarian orang ( DPO).

3.       Aparat Penegak hokum diminta tidak lindunggi koruptor

Aparat penegak hoku jangan pernah melindunggi para koruptor karena tindakan para koruptor merugikan keuangan Negara ,merugikanperekonomianmasyarakatdanmengacaukankeamanandaerah /wilayahsertamembunuhmasyarakatsecarasistematik. Contohnya.Akibatdaripadakorupsi,masyarakatawamjadikorbanhartadankorbannyawa.Berangkatdaripengalamantahunlalu, dimanapadatahun 2012 , ada 3 kabupatenterjadiperangantarmasyarakatyakni : KabupatenPuncak Papua –Ilaga ,KabupatenTolikara –KarubagadanKabupatenNduga –Genyam ,

ttigadaerah,terjadipeperanganantarmasyarkatbukankarenaperebutanlahan/perbatasan,namunmasalahpendukungcalonkandidatnya. Sayatelahmengetahuidanmengikutisemuakejadikonflikantarmasyarakatsampaikorbanjiwa ,actor/otaknyaadalahparacalonkandidatsendiriyang mempengaruhimasyarakat, demi perebutankekuasaan di daerahtersebut.

4.       AparatPenegakhukumdimintatidakmembelahkoruptor

JikaseorangbupatiwalikotaatauDPR terindikasikorupsimakaaparatpenegakhukum TNI/POLRI yang bertugas di papuajangansekali-kali membelaseorangkoruptordengankekuatansenyata .aparatpenegakhokummembelahkoruptorsama sajamembelahTerorisataumembelah TPN/OPM dansipembelaikutterlibatkorupsikeuangan Negara danmenikmatihasiluangkorupsi.

ApabilaadakedapatanoknomanggotaTNI/POLRI membelakoruptormaka,kami siapmelaporkankepusatuntukmencobotdarijabatannya.

5.       AparatPenegakhukumdimintamencabuthak-haknya bagi koruptor

Kami mintakepadaaparatpenegakhukumuntuk segera mencabut hak-haknya bagi seorangpejabat Negara terbuktimelakukankejahatankorupsikeuangan Negara untukmemperkayadirisendiriataukorporasi maka harus segeramenyitaseluruhhartakekayaanmiliknyaberasaldarihasilkorupsidansegeramencabuthak-haknyasebagai PNS/Pejabat .

“ Bersama saya Detius Yoman Selaku Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Pancasila Anti Korupsi Indonesia Provinsi Papua, mengucapkan   Selamat  Tahun Baru 22 Janoari 2015. semoga sukses dalam aktivitas masing-masinng .

Harapan Kami Pimpinan Beserta Staf KONPAK, Jadikan Tanah Papua Zona BERSIH DAN Bebas Koruppsi , Zona Damai”