Sesuai Dengan Fakta Lapangan ,Papua Di Jadikan
Daerah Rawan Konflik
,Diciptakan Oleh Para Politikus-Politikus Berdasih, Demi Jabatan ,Pangkat
Golongan Tertentu.
Detius Yoman Ketua Umum Konpak Papua " Siapa yang bilang keamanannya di papua tidak kondusif.
Yang saya lihat masyarakat sangat senang dan tenang, bahkan masyarakat sambut
baik ketika ada daerah otonom baru ,bahkan masyarakat sumbangkan
harta untuk pesta SK kabupaten baru ,sangat luar biasa.Meski diakui
sampai saat ini, masih ada saudara-saudara sesama anak bangsa yang sementara
ini masih memiliki perbedaan ideology, yaitu Organisasi Papua Merdeka (OPM),ya
saya kira pemerintah daerah bisa melakukan pendekatan secara presuasif
,membangun komunikasi yang baik dan menyadarkan untuk kembali ke pangkuan
Ibu Pertiwi sebab mereka itu saudara kita bukan orang lain. Karena itu, saya
menekankan kepada pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Puncak
Jaya,Kabupaten Lanny Jaya ,Kabupaten Paniai dan Kabupaten Mimika segera
melakukan upaya pendekatan para KKB,KSB,OPM dengan niat baik agar mereka bisa
bergabung dengan kita membangung papua lebih baik dan lebih aman tanpa
kekerasan jadikan papua kota damai bebas kekerasan dan bebas korupsi.
" Saya yakin sebenarnya mereka
itu tidak memiliki pemikiran-pemikiran yang berseberangan dengan NKRI, tapi
mereka itu hanya korban dari kelompok-kelompok tertentu yang memiliki
kepentingan pribadi dan menghasut (memprovokasi) masyarakatnya contohnya.ada
beberapa kabupaten terjadi perang saudara hanya masalah partai politik dan
masalah Canlon Kandidat .seperti kabupaten tolikara dan kabupaten puncak
papua,Kabupaten Nduga ,masalah pendukung calon kandidat bupati dan wakil bupati
sampai ratusan orang mati sementara para polikus-poliikus hanya berdansa diatas
darah rakyat dibunuh secara tragis oleh saudaranya .
Kabupaten Lanny Jaya, hampir saja
terjadi perang saudara, masalah kursih DPRD tahun 2014.karena kepala daerah
selalu intervensi penyelenggara pemilu KPUD,Pengawas pemilu
PANWAS,PPD,KPPS,sampai kepala Desa bahkan bupati befa turun langsung ke
TPS dengan tujuan menghilangkan suara seorang calon anggota DPRD yang bukan
pendukungg dirinya . untung saja Lanny Jaya tidak terjadi perang karena intelektual lanny jaya menerima
tindakan kepala daerah dengan kepala dingin dan selalu upaya melalui
jalur hukum. Masyarakat lanny jaya sudah lama kecewa dan sakit hati tindakan
saudara befa ,pada tanggal 7 april 2014 ,bupati melakukan pergantian kepala
desa tanpa aturan.
saya sebagai putra daerah sangat
menyesal kepemimpinan Bupati Befa Jigibalom di Kabupaten Lanny Jaya ,selama dua
tahun ini membawah kesan yang tidak baik,bukannya jadi Pembina politik tetapi
jadi pemain politik akhirnya mengecewakan anak-anak bangsa ingin maju
untuk membangun bangsa ini namun secara tidak langsung melumpuhkan kader-kader
pemimpin kedepan .
Saya mewakili dari para korban
politik minta supaya saudara befa jigibalom ,kalo bisa belajar cara berpolitik
yang sehat dan mengambil kebijakan ,keputusan sesuai dengan peraturan
pemerintah pusat ,pemerintah daerah agar tidak salah,karena sekarang ini banyak
anak daerah sekolah dan ingin jadi pemimpin sama seperti yang lain .
Pelangaran –Pelangaran bupati
lakukan selama dua tahun ini sesuai dengan catatan saya sebagai berikut :
(1)Pesta demokrasi di lanny
jaya dinilai cacat hukum yakni PILGUB,PILEG dan PILPRES ,tidak demokratis
karena intervensi bupati
(.2).tidak pidana korupsi keuangan
Negara bersumber dari dana hibah Ta.2013 sebesar 16,764.400.000.
(3).pergantian kepala kampung lama
dan melantik kepala kampung baru secara tiba2x tanpa aturan dan hal itu sudah
melanggar peraturan pemerintahan desa no 32 /1
( 4) pergantian kepala desa pada
minggu tenang ,pada hal minggu tenang adalah libur nasional.
( 5) bupati tidak bisa kordinasi
kerja dengan SKPD ,namun menjalannkan pemerintahann sesuai dengan pemikiran
sendiri.(
6) Bupati sendiri memberikan uang 100
juta kepada pimpinan OPM ,dengan alasan dirinya diancam OPM, itu tidak masuk
akal sebab kami tahu pengawal bupati 20 orang keamanan.Jika dirinya diancam
kenapa tidak melaporkan pihak berwajib? Saya kira bupati sudah
mengerti hukum dan tahu jalur hukum ,kenapa tidak melaporkan kepada pihak
berwajib untuk ditindak,masa bodoh kasih uang untuk ke PNG itu tidak logis dan
perlu di pertanyakan .pengakuan bupati di media Liputang6.com.bahwa dirinya
pernah berikan uang 100 juta kepada OPM,setelah saya cek uang yang bupati
berikan kepada enden wanimbo pada tanggal 24 November 2014 adalah Rp. 200 juta.
Bupati telah bohong .
Saya minta bupati segera hentikan
memancing situasi keamanan di lanny jaya. Tugas bupati melakukan pendekatan dan
membangun komunikasi kepada OPM .bukan
mengusir mereka. Semua pembicaraan saudara befa jigibalom,membuat kelompok itu
emosi .saya dapat telp dari lanny jaya .bahwa pada saat acara pernyataan sikap
antar kepala desa ,komentar bupati bukan membuat saudara-saudara kita untuk
berhenti aksi kekerasan tapi justru memancing situasi.
Kalau masyarakat sendiri menurut
detius yoman, sangat tidak mungkin memiliki pemikiran-pemikiran seperti itu.
Sebab, hal itu bisa dilihat dengan betapa lugunya mereka, ikhlas dan
bersahabatnya warga masyarakat.Seperti yang dilihat sendiri, setiap rombongan
Eksekutf,Legislatif judikatif pusat mupun provinsi turun kujungan
kerja ke daerah, warga masyarakat saling menyapa dan memberi salam dengan penuh
keihklasan dan kerendahan. Mana ada kehidupan santuan seperti itu ditemui di
Jawa, bahkan satu sama lain sudah tidak peduli.
" Namun yang kami lihat sendiri sikap persaudaraan dan keakraban antar sesama sangat tinggi. Kalau ada orang yang membuatnya tidak seperti itu, sudah pasti ada pihak-pihak tertentu yang menghasutnya hanya untuk mengejar kepentingan pribadi dengan mengorbankan warganya," jelasnya.
Dia menambahkan, kalau ada masyarakat berbuat salah yang bertentangan dengan UUD 45 dan Pancasila, pasti ada orang-orang tertentu yang tujuannya hanya ingin membuat kacau daerah saja. " Karena itu saya minta masyarakat jangan dikorbankan untuk kepentingan pribadi," pintanya
" Namun yang kami lihat sendiri sikap persaudaraan dan keakraban antar sesama sangat tinggi. Kalau ada orang yang membuatnya tidak seperti itu, sudah pasti ada pihak-pihak tertentu yang menghasutnya hanya untuk mengejar kepentingan pribadi dengan mengorbankan warganya," jelasnya.
Dia menambahkan, kalau ada masyarakat berbuat salah yang bertentangan dengan UUD 45 dan Pancasila, pasti ada orang-orang tertentu yang tujuannya hanya ingin membuat kacau daerah saja. " Karena itu saya minta masyarakat jangan dikorbankan untuk kepentingan pribadi," pintanya
Eksekutf,Legislatif judikatif
Bidik Hati Rakyat Detius Yoman menegaskan, di Negara ini
Eksekutf,Legislatif judikatif tidak memiliki musuh, namun yang ada adalah
melayani,melindunggi ,mengayomi dan membangun. Jika ada yang beda pendapat
,lawan beda pendapat itu, bukan emosi
yang digunakan, tapi mulut dan pendekatan-pendekatan kasih sayang yang harus
dikedepankan .
" Sasaran tembak yang harus dibidik Eksekutf,Legislatif judikatif adalah hati rakyat. Bagaimana Eksekutf,Legislatif judikatif bisa menarik simpati rakyat, kuncinya adalah harus memahami, menghayati dan melaksanakan sesuai dengan uu pemerintah pusat. Sebab, muara dari tugas Eksekutf,Legislatif judikatif itu adalah harus berbuat yang terbaik kepada rakyat," ujarnya.
Dikatakan, sebagai Eksekutf,Legislatif judikatif yang bertugas di atas tanah Papua, maka hal terpenting yang harus dilakukan adalah harus menjadi orang Papua. Terlepas apakah Eksekutf,Legislatif judikatif itu berasal dari suku Jawa, Batak dan Sulawesi dan sebagainya, namun jika sudah berada di Papua, harus bisa menjadi orang Papua.
Sehingga setiap ada persoalan di masyarakat, penyelesaiannya harus menggunakan pendekatan budaya. Keberadaan budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, harus dihormati, dijunjung dan diikuti.
"Saya minta kepada para Eksekutf,Legislatif judikatif jangan sombong, apalagi dengan masyarakat yang ada di lingkungannya. Sebab, jika pemerintah ingin disayangi rakyat, maka Eksekutf,Legislatif judikatif harus sayang rakyat. Jika Eksekutf,Legislatif judikatif ingin dibantu rakyat, maka Eksekutf,Legislatif judikatif harus dibantu rakyat," harapnya.
Dia menambahkan, benturan antara Eksekutf,Legislatif judikatif dengan rakyat bisa dihindari, jika Pemerintah tidak pernah menyakiti hati rakyat. Karena itu, di manapun, dan kapan saja, Pejabat Eksekutf,Legislatif judikatif harus selalu mewujudkan persaudaraan dan kebersamaan dengan masyarrakat.
" Sasaran tembak yang harus dibidik Eksekutf,Legislatif judikatif adalah hati rakyat. Bagaimana Eksekutf,Legislatif judikatif bisa menarik simpati rakyat, kuncinya adalah harus memahami, menghayati dan melaksanakan sesuai dengan uu pemerintah pusat. Sebab, muara dari tugas Eksekutf,Legislatif judikatif itu adalah harus berbuat yang terbaik kepada rakyat," ujarnya.
Dikatakan, sebagai Eksekutf,Legislatif judikatif yang bertugas di atas tanah Papua, maka hal terpenting yang harus dilakukan adalah harus menjadi orang Papua. Terlepas apakah Eksekutf,Legislatif judikatif itu berasal dari suku Jawa, Batak dan Sulawesi dan sebagainya, namun jika sudah berada di Papua, harus bisa menjadi orang Papua.
Sehingga setiap ada persoalan di masyarakat, penyelesaiannya harus menggunakan pendekatan budaya. Keberadaan budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, harus dihormati, dijunjung dan diikuti.
"Saya minta kepada para Eksekutf,Legislatif judikatif jangan sombong, apalagi dengan masyarakat yang ada di lingkungannya. Sebab, jika pemerintah ingin disayangi rakyat, maka Eksekutf,Legislatif judikatif harus sayang rakyat. Jika Eksekutf,Legislatif judikatif ingin dibantu rakyat, maka Eksekutf,Legislatif judikatif harus dibantu rakyat," harapnya.
Dia menambahkan, benturan antara Eksekutf,Legislatif judikatif dengan rakyat bisa dihindari, jika Pemerintah tidak pernah menyakiti hati rakyat. Karena itu, di manapun, dan kapan saja, Pejabat Eksekutf,Legislatif judikatif harus selalu mewujudkan persaudaraan dan kebersamaan dengan masyarrakat.
EKSEKUTIF LEGISLATIF
DI PAPUA MEMBOHONGGI BPK PAPUA ,
KAPOLDA PAPUA DAN KEJATI PAPUA.
Eksekutif dan Legislatifselama ini buat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)penuh
kebohongan alias rekayasa . kami menilai
LPJ pertahun di buat pemerintah penuh direkayasa ,dimana LPJ di atas kertas
putih terlihat bersih.LPJ tersebut
bersih di atas kertas tapi tinta hitam kotor artinya laporan
pertanggungjawaban selama ini di buat oleh pemerintah dalam kertas putih bersih
tapi tinta hitam yang di gunakan kotor
.faktanya, lpj di buat tidak sesuai dengan realisasi anggaran di lapangan .
Pemerintah Daerah bersama anggota DPR selama ini
tidak bekerja demi insfrastruktur pembangunan didaerah, pembangunan ekonomi rakyat ,pembangunan SDM, pembangunan
kesehatan tapi dana otsus di pakai untuk kegiatan lain .faktanya laporan pertanggungjawaban LPJ hanya rekayasa dan penuh kebohongan belaka. Masyarakat papua menilai, DPRD kabupaten kota tidak
paham fungsi kerjanya harusnya seorang anggota DPR harusnya mengerti fungsinya sebagi mewakili rakyat, untuk
pengawasan anggaran adalah komisi kebohongan dan penuh muatan politik semata
dan kepentingan .
Sebuah kasus penipuan rekayasa dalam laporan
pertanggung jawaban tahun anggaran 2013, terjadi di kabupaten lanny jaya –papua .
Pada tanggal 13 maret 2013 , MAKI WPTP melaporkan kasus tindak pidana korupsi
kabupaten lanny jaya sebesar Rp. 16,764.400.000 .dan pengadaan Mobil Land Rover
DS 1 L J pada Dit Reskrimsus Polda Papua .
Dir reskrimsus polda papua percaya atas
laporan pemerintah daerah yang menyetujui salah seorang oknom anggota DPRDLanny
Jaya akhirnya Dir Reskrimsus Polda Papua, menyatakan bahwa kabupaten lanny jaya
tidak menemukan adanya penyimpangan dana alias korupsi.akhirnya saya bersama
rekan-rekan laporkan kepada KPK RI, Mabespolri dan Kejaksaan Agung RI. kasus
tipikor lanny jaya sebesar Rp. 16,764.400.000 telah di tangani serius oleh
Dirjen Tipikor Polri dan Dirjen Tipikor
Polri telah menyurati kapolda papua pada tanggal 12 agustus 2014 terkait kasus
tipikor lanny jaya tahun anggaran 2013 sebesar 16,764.400.000. pemerintah
daerah tidak sesuai dengan hasil di lapangan dan laporan pertanggung jawaban
–LPJ yang di buat itu ada salah satu oknom anggota DPRD lanny jaya tanda
tanggan LPJ Ta 2013.
Menurut keterangan anggota DPRD lanny jaya
bahwa lpj ta 2013, bupati bersama setda diminta tanda
tangan dengan jaminan dirinya akan mendapat posisi ketua DPRD lanny jaya untuk
periode 2014 /2019.
KONPAK
,MINTA KAPOLDA PAPUA,PANGDAM 17 CENDRAWASIH PAPUA MENGUSUT PELAKU `PEREDARAN
AMUNISI DI PAPUA.
Belakangan ini ,Papua di
kejutkan kabar tentang transaksi amunisi oleh oknom anggota tni/polri kepada
kelompok kkb,ksb/opm di sejumlah daerah.
Kalau masyarakat sendiri menurut
detius yoman, sangat tidak mungkin memiliki pemikiran-pemikiran seperti itu.
Sebab, hal itu bisa dilihat dengan betapa lugunya mereka, ikhlas dan
bersahabatnya warga masyarakat. Seperti yang kita lihat sendiri selama ini,
setiap rombongan Eksekutf,Legislatif judikatif pusat mupun provinsi
datang kujungan kerja ke daerah, warga masyarakat saling menyapa dan
memberi salam dengan penuh keihklasan dan kerendahan. Mana ada kehidupan
santuan seperti itu ditemui di Jawa, bahkan satu sama lain sudah tidak peduli.
" Namun yang kami lihat sendiri sikap persaudaraan dan keakraban antar sesama sangat tinggi. Kalau ada orang yang membuatnya tidak seperti itu, sudah pasti ada pihak-pihak tertentu yang menghasutnya hanya untuk mengejar kepentingan pribadi dengan mengorbankan warganya," jelasnya.
Dia menambahkan, kalau ada masyarakat berbuat salah yang bertentangan dengan UUD 45 dan Pancasila, pasti ada orang-orang tertentu yang tujuannya hanya ingin membuat kacau daerah saja. " Karena itu saya minta masyarakat jangan dikorbankan untuk kepentingan pribadi," pintanya
" Namun yang kami lihat sendiri sikap persaudaraan dan keakraban antar sesama sangat tinggi. Kalau ada orang yang membuatnya tidak seperti itu, sudah pasti ada pihak-pihak tertentu yang menghasutnya hanya untuk mengejar kepentingan pribadi dengan mengorbankan warganya," jelasnya.
Dia menambahkan, kalau ada masyarakat berbuat salah yang bertentangan dengan UUD 45 dan Pancasila, pasti ada orang-orang tertentu yang tujuannya hanya ingin membuat kacau daerah saja. " Karena itu saya minta masyarakat jangan dikorbankan untuk kepentingan pribadi," pintanya
Saya berikan Tugas kepada
Eksekutf,Legislatif judikatif di papua adalah Bidik Hati Rakyat Detius
Yoman menegaskan, di Negara ini Eksekutf,Legislatif judikatif tidak
memiliki musuh, namun yang ada adalah melayani,melindunggi ,mengayomi dan
membangun. Jika ada yang beda pendapat ,lawan beda pendapat itu, bukan fisik
yang digunakan, tapi mulut dan pendekatan-pendekatan kasih sayang yang harus
kedepankan .
" Sasaran tembak yang harus dibidik Eksekutf,Legislatif judikatif adalah hati rakyat. Bagaimana Eksekutf,Legislatif judikatif bisa menarik simpati rakyat, kuncinya adalah harus memahami, menghayati dan melaksanakan sesuai dengan amanat uu pemerintah pusat dan uu otsus. Sebab, muara dari tugas Eksekutf,Legislatif judikatif itu adalah harus berbuat yang terbaik kepada rakyat," ujarnya.
Dikatakan, sebagai Eksekutf,Legislatif judikatif yang bertugas di atas tanah Papua, maka hal terpenting yang harus dilakukan adalah harus menjadi orang Papua. Terlepas apakah Eksekutf,Legislatif judikatif itu berasal dari suku Jawa, Batak dan Sulawesi dan sebagainya, namun jika sudah berada di Papua, harus bisa menjadi orang Papua dan mengakui orang papua .
Sehingga setiap ada persoalan di masyarakat, penyelesaiannya harus menggunakan pendekatan budaya. Keberadaan budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, harus dihormati, dijunjung dan diikuti.
"Saya minta kepada para Eksekutf,Legislatif judikatif jangan sombong, apalagi dengan masyarakat yang ada di lingkungannya. Sebab, jika pemerintah ingin disayangi rakyat, maka Eksekutf,Legislatif judikatif harus sayang rakyat. Jika Eksekutf,Legislatif judikatif ingin dibantu rakyat, maka Eksekutf,Legislatif judikatif harus dibantu rakyat," harapnya.
Dia menambahkan, benturan antara Eksekutf,Legislatif judikatif dengan rakyat bisa dihindari, jika Pemerintah tidak pernah menyakiti hati rakyat. Karena itu, di manapun, dan kapan saja, Pejabat Eksekutf,Legislatif judikatif harus selalu mewujudkan persaudaraan dan kebersamaan dengan masyarrakat.
" Sasaran tembak yang harus dibidik Eksekutf,Legislatif judikatif adalah hati rakyat. Bagaimana Eksekutf,Legislatif judikatif bisa menarik simpati rakyat, kuncinya adalah harus memahami, menghayati dan melaksanakan sesuai dengan amanat uu pemerintah pusat dan uu otsus. Sebab, muara dari tugas Eksekutf,Legislatif judikatif itu adalah harus berbuat yang terbaik kepada rakyat," ujarnya.
Dikatakan, sebagai Eksekutf,Legislatif judikatif yang bertugas di atas tanah Papua, maka hal terpenting yang harus dilakukan adalah harus menjadi orang Papua. Terlepas apakah Eksekutf,Legislatif judikatif itu berasal dari suku Jawa, Batak dan Sulawesi dan sebagainya, namun jika sudah berada di Papua, harus bisa menjadi orang Papua dan mengakui orang papua .
Sehingga setiap ada persoalan di masyarakat, penyelesaiannya harus menggunakan pendekatan budaya. Keberadaan budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, harus dihormati, dijunjung dan diikuti.
"Saya minta kepada para Eksekutf,Legislatif judikatif jangan sombong, apalagi dengan masyarakat yang ada di lingkungannya. Sebab, jika pemerintah ingin disayangi rakyat, maka Eksekutf,Legislatif judikatif harus sayang rakyat. Jika Eksekutf,Legislatif judikatif ingin dibantu rakyat, maka Eksekutf,Legislatif judikatif harus dibantu rakyat," harapnya.
Dia menambahkan, benturan antara Eksekutf,Legislatif judikatif dengan rakyat bisa dihindari, jika Pemerintah tidak pernah menyakiti hati rakyat. Karena itu, di manapun, dan kapan saja, Pejabat Eksekutf,Legislatif judikatif harus selalu mewujudkan persaudaraan dan kebersamaan dengan masyarrakat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar