Harga Konflik Papua, Seharga Kursi Presiden!

Posted by Ahmad Yanuana Samantho on November 5, 2011 in Ekonomi, Politik

http://www.islamtimes.org/vdceoz8zxjh8zfi.rabj.html
Harga Konflik Papua, Seharga Kursi Presiden!

Anda bisa bilang ini bicara kosong orang yang berpikir konspiratif. “West Papua? The Road to Freedom” di East School of the Examination Schools, 75-81 High Street, Oxford, Inggris dan Kongres Papua Merdeka beberapa bulan lalu adalah adalah pesan ‘manis’ asing buat Indonesia. Mereka akan segera datang ke Jakarta dengan sebuah “minuman kaleng” baru. Jakarta mengutak-atik persoalan di Papua, berarti Jakarta mesti siap merelakan Papua menjadi Timor Leste. Satu persoalan yang pernah  diwanti-wantikan oleh AC Manulung –Tabloid Intelijen edisi dwi mingguan 21 mei 2008– ; ”Gerakan separatis Papua muncul sebagai gerakan konspirasi asing dan ini sesuai dengan grand strategy global AS” .

Diakui atau tidak, Papua adalah daerah yang sejak lama menjadi ladang perebutan antara tiga keuasaan, Amerika Serikat, Inggris dan Australia. Ini semua karena keberadaan sumber dan gas alam yang meruah dan tak kunjung habis. Kemudian gejolak dan putaran politik di Tanah Cendrawasih bergerak terlalu jauh dari sekedar permasalahan isi perut Papua. Isu pelanggaran HAM, korupsi yang merajalela membuat pejabat di Jakarta ’sengaja’ lupa jika harga Papua sebegitu mahal dan berharga bagi kekuatan asing disana.

Alasan dicari-cari, dalil pembenaran dibikin, dan ini yang nampak ke permukaan adalah; pemerintah gagal dalam mensejahterakan rakyat disana. Lobang kesenjangan yang sangat besar antara masyarakat Papua dan segelintir terpuaskan elite lokal menimbulkan pemberontakan dan separatisme.

Dan ini yang sengaja dilupakan, mengapa dan kenapa setiap Republik ini mau renegosiasi soal besaran royalty gergasi tambang-tambang raksaasa Milik Asing, selalu saja muncul gerakan-gerakan yang memprovokasi ketidakstabilan politik di wilayah sana. Kira-kira siapa yang pegang remote control hingga chanel TV berganti sesuai selera segelintir penguasa? Dan pion siapa sebetulnya OPM itu? Nyatanya OPM tidak pernah kelaparan, pemimpin mereka bisa mondar-mandir keluar negeri dengan bebas dan disambut bak pahlawan, ke London, ke Amsterdam, ke New York ke Swiss. Pengawalan yang super ketat dan selalu mampu memborong senjata super canggih yang tidak ada dipasaran sepulangnya dari plesiran.

Ketidakberesan pemerintah dalam mengelola anggaran bisa jadi itu benar sebagai pemicu konflik berdarah disana. Tetapi yang pasti soal itu bukan alasan utama, karena secara terang benderang kegiatan provokasi selalu datang tatkala isu renegosiasi muncul ke permukaan.

Tentu saja jawaban fasih semua ini ada di kantong-kantong celana dan jas necis segelintir elit negeri ini. Dan mereka sadar, dengan membiarkan liar, mengelola dan mengembangbiakkan konflik berdarah disana adalah seharga kursi presiden!

Dan begitulah realitasnya, satu dua Kedutaan Besar Asing di Indonesia, nampaknya selalu beruntung mendapati pejabat-pejabat negara Republik Indonesia yang selalu “ramah tamah” dan selalu sumringah meski kepada penjajah! [Islam Times/ON/K-014]

YUK NEMBANG LAGI YUK!

Congress of the United States
Washington, DC 20515

August 19, 2011

Dr. H Susilo Bambang Yudhoyono
President of the Republic of Indonesia
Istana Merdeka
Jakarta 10110
Indonesia

Your Excellency:

As Members of the House of Representatives of the United States Congress, we write asking your government to release Filep Samuel Karma, a Papuan political activist and former civil servant, who has been unlawfully and arbitrarily detained since 2004.

Mr. Karma is a prominent non-violent Papuan political activist. He is currently serving a 15- year prison sentence following his raising of the Papuan Morning Star flag at a 2004 political rally celebrating the 1961 Papuan declaration of independence from Dutch rule. U.S. policy towards Indonesia supports the advancement of universal human rights and the fair and nondiscriminatory treatment of all people, which includes the peoples of Papua andWest Papua. As a strategic partner, we remain concerned that your government meet its fundamental obligations to  protect the rights of its people, as respect for human rights strengthens democracy.

Mr. Karma’s trial violated international standards of due process of law. For example, the judge made several plain statements indicating a bias against Mr. Karma. Additionally, Mr. Karma’s appeal was rejected on unfounded procedural grounds. And during his incarceration, he has suffered degrading and inhumane treatment, including the denial of necessary medical treatment. Recently, Mr. Karma has been placed in an isolation cell that is causing respiratory problems and has been denied adequate food and water. Additionally, Indonesian authorities have repeatedly threatened to move Mr. Karma to Nusa Kambangan Prison, which reputedly has the worst prison conditions in Papua.

Mr. Karma’s case represents an unfortunate echo of Indonesia’s pre-democratic era, when Indonesia regularly  imprisoned political activists on unlawful grounds. Indeed, Mr. Karma’s case was cited in the United States State Department 2009 Human Rights Report as an example of Indonesia’s detention of political prisoners. Accordingly, Mr. Karma’s release would be a welcome indication of the Government of Indonesia’s otherwise robust commitment to  democracy and human rights.

We urge your government uphold its commitments to international law and to its own domestic law and immediately and  unconditionally release Mr. Karma.

Sincerely,

Joseph R. Pitts
James P. Moran

Frank R. Wolf
James McGovern
Jim McDermott
Christopher Smith
Heath Shuler
Steve Cohen
Chellie Pingree
Henry A. Waxman
Tammy Baldwin
Edolphus Towns
Carolyn B. Maloney
Lloyd Doggett
Michael M. Honda
Bob Filner
Janice D. Schakowsky
Thaddeus McCotter
Barney Frank
Steven R. Rothman
Jesse L. Jackson, Jr.
Sam Farr
Dana Rohrabacher
Edward J. Markey
Maurice D. Hinchey
Eni F.H. Faleomavaeg

Share this: