EKSEKUTIF LEGISLATIF DI PAPUA MEMBOHONGGI BPK PAPUA , KAPOLDA PAPUA DAN KEJATI PAPUA.

Eksekutif dan Legislatifselama ini buat  Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)penuh kebohongan alias rekayasa .  kami menilai LPJ pertahun di buat pemerintah penuh direkayasa ,dimana LPJ di atas kertas putih terlihat bersih.LPJ tersebut  bersih di atas kertas tapi tinta hitam kotor artinya laporan pertanggungjawaban selama ini di buat oleh pemerintah dalam kertas putih bersih tapi tinta hitam yang di gunakan  kotor .faktanya, lpj di buat tidak sesuai dengan realisasi  anggaran di lapangan .

 Pemerintah Daerah bersama anggota DPR  selama ini  tidak bekerja demi insfrastruktur pembangunan didaerah, pembangunan ekonomi  rakyat ,pembangunan SDM, pembangunan kesehatan tapi dana  otsus di pakai untuk kegiatan lain .faktanya laporan pertanggungjawaban LPJ hanya rekayasa dan penuh kebohongan belaka.  Masyarakat papua menilai, DPRD kabupaten kota tidak paham fungsi kerjanya harusnya seorang anggota DPR harusnya mengerti fungsinya sebagi  mewakili rakyat, untuk pengawasan anggaran adalah komisi kebohongan dan penuh muatan politik semata dan kepentingan .

Sebuah kasus penipuan rekayasa dalam laporan pertanggung jawaban tahun anggaran 2013, terjadi di  kabupaten lanny jaya –papua .

Pada tanggal 13 maret 2013 , MAKI WPTP melaporkan kasus tindak pidana korupsi kabupaten lanny jaya sebesar Rp. 16,764.400.000 .dan pengadaan Mobil Land Rover DS 1 L J pada Dit Reskrimsus Polda Papua .

Dir reskrimsus polda papua percaya atas laporan pemerintah daerah yang menyetujui salah seorang oknom anggota DPRDLanny Jaya akhirnya Dir Reskrimsus Polda Papua, menyatakan bahwa kabupaten lanny jaya tidak menemukan adanya penyimpangan dana alias korupsi.akhirnya saya bersama rekan-rekan laporkan kepada KPK RI, Mabespolri dan Kejaksaan Agung  RI. kasus tipikor lanny jaya sebesar Rp. 16,764.400.000 telah di tangani serius oleh Dirjen Tipikor Polri  dan Dirjen Tipikor Polri telah menyurati kapolda papua pada tanggal 12 agustus 2014 terkait kasus tipikor lanny jaya tahun anggaran 2013 sebesar 16,764.400.000. pemerintah daerah tidak sesuai dengan hasil di lapangan dan laporan pertanggung jawaban –LPJ yang di buat itu ada salah satu oknom anggota DPRD lanny jaya tanda tanggan LPJ Ta 2013. Menurut keterangan anggota DPRD lanny jaya  bahwa lpj  ta 2013, bupati bersama setda diminta tanda tangan dengan jaminan dirinya akan mendapat posisi ketua DPRD lanny jaya untuk periode 2014 /2019.