KONPAK PAPUA, DESAK KAPOLDA PAPUA SEGERA TANGKAP PUROM WENDA .

Jayapura,…/../2015. Binpa. Purom wenda tidak punya wewenang untuk melarang pemerintah Lanny Jaya ,membangun insprastruktur pembangunan jalan dari ibu kota tiom  menuju distrik balingga.

Detius Yoman Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Pancasila Anti Korupsi Indonesia Provinsi Papua, selaku anak daerah merasa kecewa dan kesal terhadap tindakan para pengacau keamanan di daerah saya, kami masyarakat pengununggan ,baru merasakan pembangunan yang di bangun oleh pemerintah Indonesia melalui pemerintah daerah khususnya kabupaten lanny jaya. Sebelum tiom jadi kabupaten .orang tua kami bawah hasil bumi dengan berjalan kaki ke wamena untuk menjual hasil bumi ,setelah mendapatkan uang, kirim anak-anak untuk biaya SPP yang ada di kota study jayapura, manado,makasar dan jawa bali beda dengan saudar-saudara kami dari pesisir pantai . sekarang kami sangat bersyukur karena pemerintah pusat telah memberikan kami pemekaran kabupaten baru sehingga kini tidak lagi berjalan kaki namun semua masyarakat bisa diangkut dengan kendaraan roda empat mapun roda dua.

 Saya mewakili seluruh masyarakat lanny jaya ,Desak Kapolda Papua dan Pangdam 17 Cendrawasih Papua untuk segera tangkap pimpinan OPM, Purom Wenda dan Enden Wanimbo di Kabupaten Lanny Jaya kerap melakukan aksi penembakan terhadap warga sipil.

Siapa purom wenda ? darimana asalnya ? apa motivasinya ?. apakah pemerintah daerah mengenalnya ? mengapa pemerintah daerah kerap memberikan sejumlah uang kepada purom wenda ?

Bagi kami orang awam ,menilai pemerintah daerah kabupaten lanny jaya telah manya pimpinan opm dengan uang . kami baca komentar Bupati Lanny Jaya ,di Liputang6.com bahwa dirinya perna memberikan uang 100 juta kepada pimpinan opm karena dirinya diancam oleh kelompok opm.

 Kami anggap Alasan Bupati Befa Jigibalom sangat tidak masuk akal .,Jika dirinya diancam atau diteror setidaknya harus lapor kepada pihak berwajib,dalam hal ini kepolisian yang ada di lanny jaya untuk menangkap kelompok KKB,KKS atau OPM. Sebagai seorang kepala daerah dan pejabat Negara pasti paham betul soal hukum. Bupati befa sering lapor pimpinan KONPAK ke Polda  hanya karena  nama baik dirinya tapi kenapa tidak melaporkan ancaman OPM itu kepada pihak kepolisian? Yang jelas Bupati salah dan melanggar UUD 1945 dan KUHP tentang makar. Secara hukum bupati telah melakukan kejahatan terhadap Negara maka Kapolda papua harus periksa Bupati Lanny Jaya Befa Jigibalom.

Aparat penegak hukum terkesan lambat menangkap para pemberontak di lanny jaya . kami mewakili masyarakat lanny jaya minta kepada bapak kapolda papua agar segera menangkap kelompok kriminal yang bersenyata di lanny jaya.

Pimpinan KKB,KSB atau pengacau keamanan Negara kesatuan republik  Indonesia  tuan Enden Wanimbo dan Purom Wenda tidak punya hak untuk melarang pemerintah daerah membangun jalan distrik  balingga. tuan Enden Wanimbo dan Purom Wenda bukan tokoh adat bukan juga anak daerah balingga.

Jika tuan Enden Wanimbo dan Purom Wenda, jago kenapa tidak menghadapi aparat tni/polri ? sayang , masyarakat tidak punya senyata api kenapa harus membunuh mereka tanpa ada perlawanan. Kami minta bapak Kapolda papua harus mengusut. siapa di belakang Purom Wenda dan Enden Wanimbo.

Saya merasa kecewa atas  tindakan pimpinan KKB dan KSB yang ada di lanny jaya. tindakan purom wenda merupakan tindakan kriminal maka tidak bisa di toleransi .

Saya minta kepada seluruh Masyarakat lanny jaya dari beam –kuyawage, harus menolak dan usir Purom Wenda dan Enden Wanimbo dari  lanny jaya . apa bila masyarakat ketahui keberadaan mereka ,segera laporkan kepada Aparat keamanan yang terdekat untuk menangkap mereka .alasannya karena tindakan mereka sangat tidak manusiawi dan tidak terpuji.  tindakan purom wenda merupakan kejahatan luar biasa ,Membunuh orang tidak bersalah.

Pemerintah Daerah harus waspada .jika ada  opm mengancam pemerintah dengan maksud meminta uang, segera laporkan kepada pihak berwajib agar pelaku di tangkap. pemerintah jangan pernah memberikan uang kepada kelompok opm dengan alasan apapun sebab mereka itu bisa jual pejabat yang memberikan uang. Lihat saja ,kasus transaksi amunisi belakangan ini terjadi di kota jayawijaya wamena maupun di kota jayapura, dimana pelakunya adalah Aparat TNI/POLRI dengan kelompok OPM.